Ketika Politik Praktis Menyesak ke Dalam Lukisan Hardi

15 Aug 2016

Haruskah kita bersikap jujur di depan sebuah karya seni? Pertanyaan itu muncul dalam diri saya ketika hadir dalam pembukaan pameran tunggal karya-karya perupa R Suhardi Adimaryono di Bentara Budaya Jakarta, Kamis malam, 12 Agustus 2016.

Dengan status Hardi – sapaan Suhardi – sebagai perupa senior yang sudah memiliki tempat dalam komunitas seni di Indonesia, pameran bertajuk “Seni Politik Humanisme” ini tampaknya digelar dengan pembukaan yang tidak sederhana. Itu tampak ketika pameran ini tidak dibuka di dalam galeri di mana sejumlah lukisan dan karya grafis Hardi dipamerkan, melainkan di bawah tenda besar di halaman depan Bentara Budaya Jakarta dengan lebih dari seratus orang hadirin.

Tidak sederhana di sini dimaksudkan bahwa pembukaan ini dihadiri oleh elit politik sekelas Menteri Sekretaris Negara Pratikno, juga beberapa pengamat politik dan mantan pejabat teras di negara ini. Jika bukan pameran seorang perupa penting, seorang menteri mungkin tidak perlu menjadi tokoh pembuka hajat ini.

Kenyataan ini membuat unsur “negara” dan politik praktis sangat terasa dalam pameran ini. Setidaknya, itu terasa pada komentar dalam gurauan yang dilontarkan Menteri Pratikno dalam pidato singkatnya menanggapi pidato Hardi yang sebelumnya dipenuhi denganjoke yang memancing tawa hadirin.

“Ketika saya berangkat ke sini, saya memang ingin melihat pameran ini. Tetapi setelah mendengar ‘ceramah’ Pak Hardi, saya jadi tidak selera melihat pamerannya. Jadi kacau tujuan saya ke sini,” ujar Pratikno.

Pratikno tidak sepenuhnya bergurau. Karena, memang politik praktis terlalu tampak dalam karya-karya Hardi yang terlanjur dikenal sebagai seniman yang menyentuh urusan politik dalam pencapaian estetiknya. Sejak karya cetak-saringnya yang berjudul “Presiden RI Tahun 2001” pada tahun 1979 memancing kontroversi karena sang seniman ditahan oleh lembaga intelijen militer Jakarta, Laksusda Jaya, Hardi telah hidup dengan citra seniman politik.

Namun, di tahun 2016, tak ada lagi cekaman kekuasaan sebagaimana yang mengancamnya pada 1979. Politik dalam karya-karya Hardi yang dipamerkan di pameran yang juga memperingati usianya yang memasuki 65 di tahun ini, sudah tidak lagi mengesankan sikap oposisi.

Yang paling jelas adalah lukisan berjudul “Ngiring ke Istana” yang menggambarkan potret Presiden Joko Widodo dengan latar simbol-simbol kenegaraan seperti Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Tugu Tani, dan Gedung Mahkamah Konstitusi. Lukisan ini dibuaton the spot oleh Hardi tak lama setelah Joko Widodo memenangi Pemilihan Presiden 2014. Lukisan ini, secara tegas, menunjukkan keberpihakan Hardi kepada Joko Widodo.

Dalam lukisan politik seperti ini, intensitas adalah sesuatu yang sangat krusial. Unsur pewarnaan nyaris di sebagian besar lukisan Hardi pada pameran ini tampak agak memaksakan fokus penikmat lukisannya untuk memahami simbol-simbol politik yang ingin disampaikannya. Warna merah adalah yang paling menonjol dari karya-karya Hardi yang memang sebagian besar dilukis sejak 2014.

Untuk Jokowi secara khusus, Hardi membuat tiga lukisan, yakni “Ngiring ke Istana”, “Jokowi Mandeg Prabu”, dan “Jokowi Girinata.”

Pameran ini juga menunjukkan betapa Hardi sangat terikat dengan kesannya sebagai seniman yang politis. Itu tampak pada sesaknya simbol-simbol kenegaraan dalam lukisan-lukisan parodi politiknya. Warna yang terlalu tajam telah membuat metafora yang diinginkan dalam lukisan sebagaimana karya seni lainnya sepertinya telah tertinggal jauh di belakang.

Apakah Hardi telah kehilangan kejujurannya? Saya semakin sulit menerima karya-karya itu karena beberapa yang dipamerkan ada juga semacam karya grafis dengan potret Menteri Pratikno dan beberapa pejabat di lingkungan Presiden Joko Widodo. Seakan-akan, pejabat-pejabat itu layak diperlakukan sebagaimana Hardi memperlakukan potret Affandi, Hendra Gunawan, dan Pramoedya Ananta Toer, dalam karya grafis yang bernada serupa.

Tetapi, bagaimanapun, ini harus diterima sebagai fakta. Bahwa kebenaran sebagai satu-satunya alasan untuk menghargai kesenian telah bercampur-baur dengan politik praktis. Hanya kejujuran yang bisa merasakannya.

Naskah dan foto:Ervin Kumbang